• 19

    Oct

    Tayangan Seksi dalam Televisi

    Media televisi memiliki segudang tayangan yang menjadi primadona bagi masyarakat. Televisi menjadi alat komunikasi yang pokok untuk mengetahui perkembangan di tanah air. Belakangan, televisi berkembang menjadi pusat informasi dan hiburan yang terorganisasi secara pesat tanpa mempertimbangkan aspek sensitifitas gender di dalamnya. Karena stasiun televisi hanya saling berlomba untuk meningkatkan rating, berbau seksis dan menyudutkan kaum perempuan. Acara-acara televisi dipahami dengan sisi komersil ketimbang memberikan edukasi . Masyarakat kehilangan daya kritis dan perempuan kehilangan kekuatan karena minimnya daya kontrol. Imbasnya, pencitraan perempuan di televisi cenderung seksis. Menjadi objek iklan, obyek eksploitasi dan tidak jarang menjadi objek pelecehan sehingga menyuburkan cara
  • 17

    Oct

    Kebijakan Negara dalam Menjamin Kesempatan Kerja bagi Perempuan Penyandang Difabel : Dilema Regulasi dan Implementasi

    Permasalahan mengenai hak dan kesempatan kerja bagi perempuan penyandang difabel (different ability) hingga saat ini masih menyisakan berbagai perdebatan terutama apabila dikaitkan dengan kebijakan negara dalam merespon isu ini. Di satu sisi, meskipun negara telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No.19 tahun 2011, namun implementasi dari regulasi ini masih jauh dari efektif. Dalam UU tersebut, secara eksplisit dijelaskan adanya kewajiban bagi negara dan masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang difabel, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang difabel dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni, dan budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komuni
  • 8

    Oct

    HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN: ANTARA FAKTA DAN REALITA!

    Oleh : Endang Dwi Kamilatin Salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan adalah karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, publik, maupun negara. Ini diungkapkan oleh Dra. Hj. Masruhah perwakilan Komnas Perempuan dalam sambutannya ketika membuka acara Seminar Nasional di kompleks PEMDA unit IX Kepatihan Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2012 lalu. Seminar dengan tema Meneguhkan Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Bagi Perempuan Korban Kekerasan Atas Kebenaran, Keadilan Dan Pemulihan ini terselenggara atas kerjasama KomNas Perempuan, Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY), dan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat (BPPM) DIY. Masruhah juga menyebutkan sebanyak 4154 kasus di DIY, 97 % adalah kasus kekerasan dalam rumah t
  • 3

    Oct

    Kenali Amarah Anda

    Ole h : Arifuddin Kunu Marah merupakan satu hal yang manusiawi. Tidak ada yang salah dengan ekspresi ini. Masalah baru akan muncul ketika marah diekspresikan melalui ucapan atau tindakan yang cenderung destruktif, baik terhadap pasangan atau lingkungan. Laporan yang masuk ke Rifka Annisa menunjukkan bahwa lebih dari 90% kasus kekerasan terhadap perempuan, tergolong sebagai kekerasan terhadap isteri. Dan saya kira, ini erat kaitannya dengan ketidakmampuan suami dalam mengelola marah, kata Indiah Wahyu Andari, Konselor Psikologi Divisi Pendampingan Rifka Annisa, di Jogja TV, Sabtu [29/9] lalu. Menurut Indah, meskipun setiap invidu mungkin akan berbeda dalam mengekspresikan kemarahan, namun konsep time out [jeda], berusaha diterapkan oleh Riffka Annisa, terutama bagi pasangan yang sudah sa
  • 3

    Oct

    Pemuda dan Pejabat Kecamatan Patuk Rembug Maraknya Pernikahan Usia Dini

    Oleh : Defirentia One Dalam dua tahun belakangan, jumlah permintaan dispensasi nikah di Kecamatan Patuk sangat tinggi. Dari tahun ke tahun angkanya relatif meningkat khususnya di kalangan remaja. Ada berbagai sebab yang melatari permintaan dispensasi nikah bagi remaja yang rerata usianya masih di bawah standar usia yang ditentukan Undang-undang Perkawinan. Permasalahan tersebut menjadi bahasan utama dalam pertemuan antara aktivis pemuda dan pejabat kecamatan Patuk, Kamis (20/9) lalu, bertempat di Kantor Kecamatan Patuk. Aktivis muda dari berbagai organisasi seperti Fatayat, Gerakan Pemuda Anshor, Nashiyatul Aisiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Tagana mendiskusikan masalah pernikahan dini ini bersama Camat Patuk, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Patuk, serta Kepala BP4 (Badan Penasehatan Pe
-

Author

Follow Me